Adu mulut Edison Gwijangge dengan Sebby Sambom | Ketegangan Memuncak Soal Papua!

ManusKrip Papua – Ketegangan internal dalam tubuh perjuangan Papua Merdeka memuncak setelah munculnya perang narasi antara dua tokoh penting: Edison Gwijangge, Penjabat Bupati Nduga, dan Sebby Sambom, Juru Bicara TPNPB-OPM. Perselisihan ini bermula dari proses pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang ditangkap oleh kelompok bersenjata di Nduga, Papua.

Siapa Edison Gwijangge?

Edison adalah birokrat asal Papua Pegunungan. Ia pernah menjabat sebagai:

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Nduga

Asisten III Setda Provinsi Papua Pegunungan

Diangkat sebagai Penjabat Bupati Nduga pada 5 Juni 2023

Edison juga diketahui memiliki hubungan keluarga dengan Egianus Kogoya, Panglima Kodap III TPNPB-OPM.

Pembebasan Pilot dan Awal Konflik

Setelah menjabat, Edison diberikan mandat untuk membantu pembebasan pilot Susi Air yang telah lama disandera oleh kelompok bersenjata pimpinan Egianus. Misi ini berhasil. Namun keberhasilan itu justru memunculkan dugaan adanya manipulasi dan suap.

Sebby Sambom menuduh Edison menjanjikan uang miliaran rupiah kepada Egianus Kogoya untuk membebaskan sang pilot. Ia bahkan menyebut Egianus telah ditipu. Di sisi lain, Egianus Kogoya membantah keras menerima uang dalam bentuk apa pun.

Situasi ini memicu konflik internal di tubuh TPNPB-OPM. Sebby mengancam akan mundur sebagai juru bicara jika Egianus tidak diadili oleh Dewan Militer TPNPB.

Hubungan Rumit Antara Hormat dan Kekecewaan

Walau berseteru keras, Sebby Sambom tetap menyatakan bahwa ia menghormati Egianus sebagai Panglima Kodap III. Namun, ia menyayangkan keputusan Egianus yang mengumumkan Wamena sebagai medan perang. Dalam bentrokan yang terjadi kemudian, keponakan Edison Gwijangge, yang juga merupakan pengawal Egianus, dilaporkan tewas.

Perang Narasi di Tengah Perjuangan

Konflik ini kini tidak hanya terjadi di balik layar. Narasi terbuka terus dilontarkan oleh kedua tokoh melalui berbagai media. Edison dan Sebby saling menuduh, saling mengancam, dan memperlihatkan betapa retaknya koordinasi dalam perjuangan Papua Merdeka saat ini.

Meski demikian, Egianus Kogoya tetap dihormati di dalam struktur militer TPNPB-OPM, menandakan bahwa perjuangan kemerdekaan Papua terus mengalami dinamika kompleks di berbagai lini.

Catatan Redaksi: Artikel ini ditulis berdasarkan informasi publik yang beredar serta pernyataan dari para tokoh terkait. Semua pihak berhak menyampaikan klarifikasi untuk menjaga keseimbangan informasi.

Pernyataan Resmi KOMNAS TPNPB: Warga Papua Nugini Bukan Pendatang, Tapi Anak Tanah Ini

Inspeksi Mendadak di Skouw: Wali Kota Abisai Rollo Usir Warga PNG

Ketegangan sosial-politik kembali mencuat dari ujung timur Indonesia. Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, melakukan inspeksi mendadak di kawasan Skouw Sae—wilayah perbatasan yang menjadi titik temu antara Papua dan Papua Nugini. Dalam inspeksi tersebut, ia menemukan sejumlah warga PNG yang tinggal tanpa dokumen resmi. Tak hanya itu, pihak berwenang juga mengamankan satu unit sepeda motor yang diduga hasil curian serta satu pucuk senapan angin.

Pemerintah kota pun mengambil langkah cepat: para warga PNG tersebut akan diserahkan ke Imigrasi Jayapura untuk kemudian dideportasi ke negara asal mereka.

Namun… langkah ini langsung menuai gelombang protes. Bukan dari organisasi sipil biasa, tetapi dari Komnas TPNPB-OPM, organisasi perjuangan Papua Merdeka yang tak pernah benar-benar diam dalam dinamika konflik Papua.

Sebby Sambom: “Mereka Tidak Bisa Diusir dari Tanah Leluhur Mereka Sendiri!”

Mewakili Komnas TPNPB, juru bicara Sebby Sambom merilis pernyataan keras melalui video yang segera menyebar luas. Dalam video tersebut, ia menolak tegas tindakan pengusiran terhadap warga Papua Nugini yang menetap di Jayapura.

Menurut Sebby, warga PNG yang tinggal di Papua bukanlah imigran ilegal. Mereka adalah bagian dari masyarakat adat Papua yang terpecah akibat garis batas kolonial. Ia menegaskan bahwa wilayah Papua—baik yang kini menjadi bagian Indonesia maupun PNG—adalah satu tanah leluhur yang tak bisa dipisahkan oleh garis politik modern.

> “Wali Kota Jayapura tidak berhak mengusir mereka. Mereka bukan orang luar. Pemerintah seharusnya hadir untuk melindungi dan mengurus, bukan mengusir.”

— Sebby Sambom

Desakan Status Kewarganegaraan Ganda

Sebby juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah seharusnya memperjuangkan kebijakan kewarganegaraan ganda untuk warga-warga yang tinggal di perbatasan. Langkah ini dianggap lebih manusiawi dan sesuai dengan prinsip hukum internasional tentang hak atas tanah dan identitas etnis.

Ia mengingatkan bahwa banyak orang Papua Timur melintasi batas negara bukan karena niat ilegal, tapi akibat sejarah panjang kolonialisme yang membelah satu suku bangsa menjadi dua negara.

---

OPM: Ini Bukan Sekadar Masalah Imigrasi

Komnas TPNPB mengingatkan bahwa pengusiran terhadap warga PNG bukan lagi sekadar soal pelanggaran imigrasi. Ini menyentuh akar konflik panjang antara Papua dan pemerintah Indonesia. Bagi mereka, setiap tindakan administratif seperti ini selalu membawa luka sejarah yang belum sembuh.

> "Jika pemerintah terus mengusir rakyat Papua Timur dari tanahnya sendiri, maka Komnas TPNPB tidak akan tinggal diam."

Ketika OPM berbicara, bukan hanya Indonesia yang mendengar—mata dunia juga mulai melirik kembali ke Papua.

Pertanyaan Besar: Hukum, Sejarah, atau Kemanusiaan?

Di tengah polemik ini, publik pun mulai bertanya-tanya:

Apakah tindakan Wali Kota Abisai Rollo murni penegakan hukum imigrasi?

Atau justru ini bentuk pengabaian terhadap realitas sosial dan historis masyarakat adat Papua?

Haruskah birokrasi kaku berdiri di atas luka sejarah yang belum selesai?

Di tanah yang dibilang sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi, mengapa anak-anak leluhurnya sendiri merasa terusir?

---

Penutup: Menyikapi dengan Bijak

Isu Papua adalah persoalan kompleks. Di balik setiap kebijakan pemerintah, ada latar sejarah dan rasa yang dalam. Artikel ini tidak bermaksud menyulut konflik, tapi mengajak kita semua untuk berpikir lebih luas, melampaui batas negara, dan masuk ke wilayah yang lebih dalam: kemanusiaan.

Apakah benar garis batas bisa memutus ikatan darah dan tanah?

Atau justru ini saatnya kita mulai menata kembali cara pandang terhadap wilayah yang selama ini hanya dilihat dari angka, peta, dan aturan?

DISCLAIMER: Artikel ini menyampaikan narasi yang mencerminkan situasi aktual di wilayah perbatasan Papua. Tulisan ini memuat pernyataan dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah dan kelompok pro-kemerdekaan, dengan tujuan menghadirkan informasi secara utuh dan seimbang. Kami tidak berpihak pada salah satu kubu. Topik Papua adalah persoalan kompleks yang melibatkan sejarah, identitas, dan kemanusiaan. Pembaca diharapkan menyikapinya dengan kepala dingin dan empati yang tinggi.